jahangircircle.org, JAKARTA – Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 setelah mengalahkan Kamala Harris pada Pilpres 2024. Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, merupakan pemimpin negara Pam Sam yang kebijakannya kerap kontroversial.
Selama pemerintahan AS yang dipimpinnya pada 2017 hingga 2021, sosok Trump jarang menuai kontroversi publik. Kebijakan kontroversial Trump saat itu berkisar dari perang dagang dengan Tiongkok, reformasi imigrasi, larangan perjalanan bagi negara-negara mayoritas Muslim, dan penarikan diri dari Perjanjian Paris.
Berikut beberapa kebijakan kontroversial pemerintahan Trump sebelumnya, mengutip berbagai sumber.
Perang dagang AS-Tiongkok
Hubungan antara AS dan Tiongkok sering kali tegang di bawah pemerintahan Trump. Sekitar tahun 2018, perang dagang kedua negara dimulai. Perang dagang awalnya dipicu oleh angka defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok.
Pada bulan Januari 2018, Trump mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor terhadap Tiongkok pada panel surya dan mesin cuci masing-masing sebesar 30 persen dan 20 persen. Tiongkok menyumbang 8 persen dari impor panel surya AS pada tahun 2017, dan impor mesin cuci dari Tiongkok berjumlah US$1,1 miliar pada tahun 2015.
Kemudian, pada Maret 2018, Trump mengumumkan tarif baja dan aluminium masing-masing sebesar 25 persen dan 10 persen. Amerika Serikat mengimpor 3 persen bajanya dari Tiongkok.
Pada bulan yang sama, Trump meminta Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk menyelidiki tarif barang-barang Tiongkok senilai $50-60 miliar. Dia mengutip Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 dan berpendapat bahwa tarif yang diusulkan adalah respons terhadap praktik perdagangan Tiongkok, termasuk pencurian kekayaan intelektual AS. Lebih dari 1.300 kategori impor Tiongkok dikenai tarif, termasuk suku cadang, pesawat terbang, baterai, televisi layar datar, peralatan medis, satelit, dan beberapa senjata.
Tiongkok juga menentang posisi AS. Presiden Xi Jinping juga menaikkan tarif daging babi, potongan aluminium, pesawat terbang, mobil, dan kedelai menjadi 25 persen. Juga pengenaan tarif 15 persen pada mur dan pipa baja. Sebanyak 128 produk AS dikenakan tarif Tiongkok pada saat itu.
Ketika perang dagang terus berlanjut, data resmi Tiongkok pada Agustus 2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan output industri turun ke level terendah dalam 17 tahun akibat perang dagang. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa pada bulan Desember 2019, sektor manufaktur AS mengalami penurunan terburuk dalam lebih dari satu dekade akibat perang dagang AS-Tiongkok.