REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meningkatnya biaya hidup menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kelas menengah di Indonesia. Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Perekonomian Bambang Brodjonegoro menjelaskan, banyak masyarakat kelas menengah kini tergerus oleh peningkatan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan pasca pandemi Covid-19.  

“Penurunan daya beli bisa terjadi dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan atau pengeluaran. Jika daya beli menurun maka pendapatan kita bisa turun atau pengeluaran kita meningkat. Misalnya kenaikan harga pangan khususnya beras sangat besar. berpengaruh karena itu kebutuhan pokok. Jadi harga beras akan meruncing ke barang lain, sehingga daya beli masyarakat turun,” jelas Bambang di itu. Workshop Kader Muhammadiyah bertema ‘Prospek Perekonomian Indonesia 2025’ di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Bambang juga menyoroti inflasi pangan yang terkadang mencapai 10 persen menjadi beban terbesar. Selain itu, kenaikan harga barang impor akibat fluktuasi nilai tukar dolar juga memperburuk keadaan. Dengan nilai tukar yang menyentuh Rp16.000 per dolar AS, biaya produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.  

Selain inflasi pangan, pengeluaran besar seperti perumahan dan transportasi juga memberikan tekanan pada kelas menengah. Menurut Bambang, harga BBM yang terus naik dan tingginya cicilan rumah menambah beban perekonomian masyarakat.  

“Biaya hidup yang terus meningkat menyulitkan banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada pendapatan tetap atau kecil. Jika pemerintah tidak memberikan subsidi atau solusi sosial yang memadai, keluarga-keluarga tersebut akan semakin menderita,” ujarnya.  

Selain itu, perubahan pascapandemi juga mendorong banyak masyarakat keluar dari zona aman kelas menengah. Ia mencontohkan sebuah keluarga yang dulunya memiliki penghasilan Rp 30 juta per bulan dari bisnis jasa pernikahan, namun kini bertahan hanya dengan bekerja serabutan karena bisnisnya belum sepenuhnya pulih.  

Menyikapi tantangan tersebut, Bambang menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan sosial tetapi juga memperbaiki struktur perekonomian.  

“Kita perlu membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dasar, seperti transportasi umum dan perumahan. Kebijakan perpajakan juga harus adil, sehingga tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat kelas menengah untuk bertahan dan untuk tumbuh, dan juga harus fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti transportasi umum dan perumahan,” kata Bambang.